EFEK VIRUS CORONA EKONOMI DI JAKARTA MENURUN DRASTIS

4

Pemerintah masih mengkaji dampak ekonomi dari kebijakan penutupan akses wilayah (lockdown) DKI Jakarta, salah satu kota dengan jumlah kasus positif virus corona terbanyak saat ini. Salah satunya, soal kesiapan rantai pasok bahan pangan di ibu kota selama lockdown berlangsung. 
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pertimbangan ini muncul karena Jakarta merupakan provinsi yang pemenuhan kebutuhan bahan pangan bergantung pada rantai pasok dari daerah lain. Artinya, ketika akses dari dan menuju ibu kota ditutup, maka distribusi pangan pun riskan tersendat. 
“Dari sisi ekonomi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan struktur ekonomi saat ini, seperti ketergantungan keluar masuk barang, terutama DKI Jakarta ini pasokan bahan pangan dari luar DKI Jakarta, sehingga harus dipertimbangkan betul,” ungkap Susiwijono, Selasa (17/3). 

Pemerintah masih mengkaji dampak ekonomi dari kebijakan penutupan akses wilayah (lockdown) DKI Jakarta, salah satu kota dengan jumlah kasus positif virus corona terbanyak saat ini. Salah satunya, soal kesiapan rantai pasok bahan pangan di ibu kota selama lockdown berlangsung. 
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pertimbangan ini muncul karena Jakarta merupakan provinsi yang pemenuhan kebutuhan bahan pangan bergantung pada rantai pasok dari daerah lain. Artinya, ketika akses dari dan menuju ibu kota ditutup, maka distribusi pangan pun riskan tersendat. 
“Dari sisi ekonomi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan struktur ekonomi saat ini, seperti ketergantungan keluar masuk barang, terutama DKI Jakarta ini pasokan bahan pangan dari luar DKI Jakarta, sehingga harus dipertimbangkan betul,” ungkap Susiwijono, Selasa (17/3). 

“Yang penting kami dari sisi ekonomi berharap semuanya dipertimbangkan karena struktur dan karakteristik masyarakat masih sangat bergantung pada distribusi bahan pangan,” katanya. 
Sembari menunggu hasil kajian dampak lockdown, ia mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung penuh kebijakan sistem kerja dari rumah (work from home). Sebab, kebijakan ini bisa mengurangi interaksi sosial (social distancing). 
Social distancing harus kami support. Bagaimana kami kurangi interaksi sosial untuk kurangi penularan covid-19,” ucapnya. 
Sebelumnya, usulan lockdown mengemuka karena beberapa negara di dunia telah mengambil langkah tersebut guna mencegah penyebaran virus corona yang terus meluas. Teranyar, negara tetangga, Malaysia mengumumkan kebijakan lockdown dari 18-31 Maret 2020.

Lockdown pertama kali dilangsungkan oleh China dengan menutup Kota Wuhan di Provinsi Hubei. Pasalnya, Wuhan merupakan epicentrum penyebaran virus pertama kali. 
Langkah Presiden China Xi Jinping itu kemudian diikuti oleh negara-negara lain, seperti Italia, Iran, empat kota di Spanyol, Mongolia, Korea Utara, dan Manila di Filipina. Kendati begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum ingin mengambil kebijakan tersebut. 
“Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata Jokowi.

(Ddr)

Leave A Reply

Your email address will not be published.