Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM : PT Yamakawa Rattan Industry Jika Tak Beri Uang Pesangon “Ancam” Cabut Ijinnya

Narasumber - Mulbae

4,328

Jaringanpos Berita – Gejolak karyawan PT. Yamakawa Rattan Industri Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang di PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) tidak diberikan uang pesangon menuntut dan mendesak Komisi IV Dewan Perwakiĺan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Cirebon menutup perusahaan bila  melanggar peraturan tenaga kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM :  PT Yamakawa Rattan Industry Jika Tak Beri Uang Pesangon "Ancam" Cabut Ijinnya
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM : PT Yamakawa Rattan Industry Jika Tak Beri Uang Pesangon “Ancam” Cabut Ijinnya

Hal tersebut disampaikan tindaklanjut audensi Komisi IV DPRD Bidang Kesejahteraab Rakyat (Kesra) dan Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Gerakan Rakyat Indonesia Baru ( GRIB ) Kabupaten Cirebon dengan perwakilan karyawan, pihak perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Jum’at kemarin.

Apabila terjadi PHK, maka pihak perusahaan wajib memberikan pesangon. ”  Uang pesangon PHK sudah diatur dalam Undang – Undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Aan Setiawan Anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Cirebon.

PT.Yamakawa Rottan Industry wajib hukumnya melaksanakan hasil putusan audensi. Sebagaimana kata ungkapan pribahasa dimana bumi dipijak, maka langit dijunjung. ” Artinya PT.Yamakawa Rottan Industry wajib mengikuti aturan yang berlaku di NKRI,” pintanya.

Kalau pihak PT. Yamakawa Rattan Industry tetap tidak patuh pada putusab  hasil audiensi, maka Komisi IV Bidang Kesra DPRD akan menindaklanjuti rekomendasi meminta kepada pemerintah cq Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menutup perusahaan, tegasnya.

Sebelum langkah penutupan pihak Komisi IV Bidang Kesra DPRD masih memberikan waktu kepada Disnakertran dapat menyelesaikan dengan pihak managemen perusahan sampai Senin mendatang. ” Berikan kesempatan terhadap Disnakertran untuk menuntaskan tugasnya.” tandas Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Cirebon. Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM.

Jika sampai hari Senin jawaban PT. Yamakawa Rattan Industry tidak memberikan pesangon kepada 68 karyawan. ” Artinya PT. Yamakawa Rattan Industry melanggar   UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dasar  pelanggaran tersebut, maka meminta kepada pemerintah menutup ( mencabut ijin usaha  PT. Yamakawa Rattan Industry ), ” tegas Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Cirebon. Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM.

Amal Subhan juru bicara  DPC  GRIB Kabupaten Cirebon menyatakan sari 238 karyawan di PHK dan tersisa 68 karyawan PT. Yamakawa Rattan Industry menguasakan menuntut uang pesangon sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tuntutan hak karyawan hanya uang pesangon sesuai aturan tenaga kerja, Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 1. Adapun hak karyawan lainnya bisa dinegoisasi, ungkap Amal Subhan yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon,

Peraturan perundang-undangan di NKRI dibuat untuk dilaksanakan oleh semua pihak termasuk pendirian perusahaan, jika PT.Yamakawa Rottan Industry  melanggar UU Ketenagakerjaan, maka meminta kepada Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan menutup perusahaan yang merugikan masyarakat, pungkasnya.

Semtara sebagian karyawan (170 orang) menerima kompensasi dan tinggal sisanya 68 karyawan PT. Yamakawa Rattan Industry, korban PHK  masih berjuang menuntut hak pesangon. ” Karyawan yang menolak kompensasi meminta kepada anggota dewan dapat melindungi para pekerja korban PHK,” kata perwakilan karyawan PT. Yamakawa Rattan Industry, Abdul Rois,

“Tuntutannya hak uang pesangon dibayarkan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami tidak terima uang kompensasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 1, perusahaan wajib memberikan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK, maka bayarkan hak pesangon kami. Uang pesangon hak karyawan yang di PHK,” ujarnya yang diamini karyawan  PT. Yamakawa Rattan Industry lainnya.***Mulbae.

Leave A Reply

Your email address will not be published.