Oknum PT. Terra Cotta Indonesia Diduga Salahgunakan Iuran BPJS Dilaporkan ke Mapolersta Cirebon

Narasumber - Mulbae

4,576

Jaringanpos Berita – Uang rarusan juta rupiah hasil dari iuran karyawan untuk BPJS Ketenagakerjaan diduga digelapkan okeh oknum pengusaha PT. Terra Cotta Indonesia, kini perkaranya dilaporkan ke Markas Polres Kota Cirebon oleh Pengurus Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Terra Cotta Indonesia.

Oknum PT. Terra Cotta Indonesia Diduga Salahgunakan Iuran BPJS Dilaporkan ke Mapolersta Cirebon
Oknum PT. Terra Cotta Indonesia Diduga Salahgunakan Iuran BPJS Dilaporkan ke Mapolersta Cirebon

” Mengadukan oknum pengusaha tersebut adanya diduga tidak menyetorkan uang iuran BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui dari bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini, pengusaha PT. Terra Cotta Indonesia tidak menyetorkan uang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dipungut dari karyawan  ke kas BPJS,” kata Pengurus Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa PT. Terra Cotta Indonesia, Saromi kepada media ini kemarin.

Adapun yang menjadi dasar pengaduan, ” PT. Terra Cotta Indonesia diduga tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan padahal setiap bulannya upah pekerja dipotong (dipungut) 2% dari upah sebulan, sebagai beban peserta  BPJS Ketenagakerjaan dari pekerjanya, ” ungkap Saromi.

Setelah dilakukan pengecekan melalui sistem aplikasi ternyata benar Pengusaha PT. Terra Cotta Indonesia terakhir melakukan penyetoran iuran BPJS  Ketenagakerjaan pada bulan Mei 2019.

” Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) undang – undang  nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kami kutif “ (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya  dan menyetorkan kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS , jelas Saromi.

Merujuk pada pasal 55 undang – undang nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kami kutif “ pemberi kerja yang melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),  tandasnya.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 374 yang kami kutif sebagai berikut “ penggelapan  yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan  karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, terangnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon, Amal Subhan menyatakan sebelumnya PT. Terra Cotta Indonesia dilaporkan ke UPTD Pengawasan Ketetagakerjaan dan telah dilakukan mediasi tetapi pihak PT. Terra Cotta Indonesia belum menyelesaikan persolan tersebut.

Bahkan perkara PT. Terra Cotta Indonesia sampai mendapat “pembinaan” dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Namun pengusaha PT. Terra Cotta Indonesia tidak segera menyetorkan uang iuran karyawan untuk BPJS Ketenagakerjaan. ” Seharusnya pihak Kejaksaan Negeri setelah PT. Terra Cotta Indonesa dibina tidak mau, ya di “binasakan”. Sehingga akan berdampak positif terhadap perusahaan lain yang berinventasi di Kabupaten Cirebon patuh pada peraturan peeundang-undangan yang berlaku di NKRI,” tegas Amal Subhan.

Karena sudah melakukan upaya tersebut tetapi diabaikan oleh pengusaha PT. Terra Cotta Indonesia, maka dengan terpaksa menempuh jalur hukum adanya dugaan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam undang – undang nomor 24 tahun 2011 pasal  19 Jo. 55, dan pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, pungkas Amal Subhan.

Mengacu pada uraian diatas, kami memohon kepada Kepala POLRESTA Kabupaten Cirebon Khususnya Ka. Sat Reskrim Kabupaten Cirebon segera melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha PT. Terra Cotta Indonesia yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang – undang nomor 24 tahun 2011 pasal  19 Jo. 55, dan pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. “Kami meminta usut sampai tuntas dan segera diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ” pintanya.

Sementara Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Ratwiyatno saat dikonfirmasi media ini kemarin diruang kerjanya menyatakan pihaknya setelah menerina laporan dari Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat  PT. Terra Cotta Indonesia langsung tanggap dengan melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak.

Meskipun  sudah mediasi antara Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat PT. Terra Cotta Indonesia dengan PT. Terra Cotta Indonesia tapi tidak menghasilkan kesepakatan, kata Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Ratwiyatno.***Mulbae.

Leave A Reply

Your email address will not be published.