Peserta KB Turun 10 Juta, Ogah Turunkan Target

Narasumber - Mulbae

4,330

Jaringanpos Berita – Bandung, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan pihaknya tidak akan menurunkan capaian target pada masa kenormalan baru. Mantan Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Obsetri dan  Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memilih mengubah kebijakan untuk tetap memburu target pencapaian program. Dia juga mengembalikan para pegawainya dari yang semula bekerja dari rumah (work from home) untuk kembali ngantor. Alasannya, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

“WFH memang saya kontrol di pusat maupun di daerah. Hasilnya jelas sangat berpengaruh. Tidak semua bisa dikerjakan di rumah. Mau tidak mau harus datang ke kantor. Apalagi sebagai provider, seperti sebagai bidan atau petugas pelayanan. Kalau WFH jadi tidak bisa memberikan pelayanan. Mau tidak mau harus hands on, harus turun kita ini. Makanya kami BKKBN sudah mengakhiri WFH di pusat ini,” kata Hasto.

Kebijakan ini diambil guna mengenjot capaian target yang drop dalam beberapa waktu terakhir. Ketika Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertanya siapa yang akan menurunkan target, BKKBN memilih tidak menurunkan target. Hasto mengungkapkan, secara nasional peserta aktif KB turun sebanyak 10 juta selama April 2020. Pada Maret 2020, Indonesia memiliki 36 juta peserta KB aktif. Jumlahnya rontok menjadi 26 juta orang pada April 2020. Dari jumlah tersebut, 2.5 juta di antaranya merupakan pasangan usia subur dengan fertilitas tinggi pada rentang usia 20-30 tahun.

“Itulah mengapa pada new normal ini tetap harus bisa mencapai target. Kalau kita dalam new normal ini menjadi new target kemudian under target, maka menurut saya kita bunuh diri. Kita repot,” tegas Hasto.

Dokter yang mengawali tugasnya di salah satu puskesmas di pedalaman Kalimantan ini menjelaskan, penuruan peserta KB terjadi pada seluruh jenis alokon. Penurunan terbesar tejadi pada jenis KB suntik yang rontok dari 18 juta pada Maret 2020 menjadi 13 juta pada April 2020. Demikian juga pada pil, dari 7,3 juga menjadi 5,4 juta. Ini bisa dimaklumi mengingat 75 persen peserta KB di Indonesia merupakan pengguna KB suntik dan pil.

Hasto berdalih, penurunan yang terjadi pada April menunjukkan adanya kepatuhan pada masyarakat untuk tetap berada di rumah (stay at home). Peserta KB memilih menunda pemasangan berulang atau pemeriksaan dan memilih tetap di rumah. Pada saat yang sama, pelayanan pun tidak mudah diakses. Bila kondisi ini terus dibiarkan, potensi kehamilan baru selama pandemi menjadi cukup tinggi.

“Ini merarik. Kalau ada pasangan suami-istri mengalami stop kontrasepsi, maka mereka akan hamil berapa banyak. Untuk suntik, kalau bulan pertama stop, maka yang hamil ada sekitar 10 persen. Kalau IUD, kalau dilepas dan aktif seksual, maka yang hamil akan ada 15 persen. Kemudian pil, kalau berhenti, bulan pertama bisa langsung 20 persen. Makanya membuat hitung-hitungan kalau rata-rata 15 persen saja selama tiga bulan pertama ini, maka sudah cukup banyak,” ungkap Hasto.

“Menghitung angka dari berbagai data di Indonesia, ada 2.5 pesreta KB yang drop-out. Saya berharap 2.5 juta bisa diraih lagi pada Mei. Mulai April kami sudah bergerak cepat. Kalau 2.5 juta dalam masa subur dan melakukan hubungan seks 2-3 kali seminggu, maka yang hamil bisa 15-20 persen. Sehingga kalau 15-20 persen, maka tambahannya bisa 370 ribu-500 ribu kehamilan. Inilah yang sebetulnya ingin kami cegah agar tidak terjadi yang tidak kami inginkan,” Hasto menambahkan.

Di bagian lain, Hasto mengapresiasi Gubernur Jawa Barat yang secara konsisten terus mendukung program Bangga Kencana. Dukungan kepala daerah ini menjadi sangat penting mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia. Yang membedakan Jawa Barat dari daerah lain, sambung Hasto, adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam memberikan insentif bagi tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K).

“Jawa Barat itu istimewa karena Pak Gubernur memberikan insentif kepada (penyuluh KB) non-PNS. Ini bantuan luar biasa bagi BKKBN karena medapat tambahan 2000 petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Hasto.***Red/Mulbae

Leave A Reply

Your email address will not be published.